JAKARTA — Bupati Muara Enim Edison tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Ia dikawal ketat petugas saat memasuki gedung antikorupsi itu untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Edison sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi senyap itu diduga terkait praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
KPK belum merilis secara rinci skema korupsi yang menjerat Edison. Namun, OTT yang dilakukan lembaga antirasuah itu biasanya menyasar praktik suap atau mark-up anggaran dalam proyek pengadaan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim mengelola anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, termasuk untuk pengadaan sarana sekolah dan alat penunjang kegiatan belajar. Dugaan korupsi di instansi ini berpotensi merugikan keuangan daerah dan menghambat kualitas pendidikan.
Setibanya di Gedung KPK, Edison langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. Pemeriksaan lanjutan ini bertujuan untuk memperdalam keterangan dan mengumpulkan alat bukti tambahan terkait kasus yang menjeratnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK mengenai jumlah tersangka atau total kerugian negara dalam kasus ini. Publik Muara Enim pun menanti perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang tengah berjalan.
Operasi tangkap tangan terhadap Edison berlangsung beberapa waktu lalu di Kabupaten Muara Enim. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang dan dokumen yang diduga terkait dengan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan.
Edison langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal. Kini, setelah melalui proses tersebut, ia kembali diperiksa untuk memperkuat konstruksi perkara.
Penangkapan Bupati Muara Enim ini menjadi peringatan keras bagi pejabat daerah lainnya. Kasus ini juga memicu kekhawatiran akan terhambatnya program pembangunan di Muara Enim, khususnya di sektor pendidikan.
Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan pun diharapkan segera mengambil langkah untuk memastikan roda pemerintahan di Muara Enim tetap berjalan normal.