MARTAPURA — Penurunan target pendapatan APBD OKU Timur 2027 turut menekan sisi belanja daerah menjadi Rp1,87 triliun, atau turun 7,11 persen dari tahun sebelumnya. Raperda perubahan APBD tersebut sudah dibahas dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Sidang I Tahun 2026 di Gedung DPRD OKU Timur pada Jumat (13/11).
Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah menyebut penyesuaian terjadi pada beberapa komponen pendapatan, mulai dari Pendapatan Asli Daerah hingga pendapatan transfer. "Hal ini sudah kami sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Sidang I Tahun 2026 di Gedung DPRD OKU Timur dengan agenda membahas dan meneliti Raperda tentang Perubahan APBD pada Jumat (13/11)," kata Lanosin dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Minggu.
Pendapatan Asli Daerah direncanakan Rp198,3 miliar, turun 2,16 persen. Sementara pendapatan transfer dari pusat dan provinsi dianggarkan Rp1,64 triliun, turun 7,15 persen.
Lanosin menjelaskan penyusutan itu bersumber dari penurunan alokasi dana transfer pemerintah pusat serta berkurangnya bantuan keuangan dari Pemprov Sumsel. Dua pos inilah yang paling menentukan arah pagu pendapatan OKU Timur tahun depan.
Meski pagu belanja daerah turun, Pemkab OKU Timur mempertahankan sejumlah program prioritas. Fokusnya mencakup percepatan pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan lapangan kerja, keberlanjutan sektor unggulan, pemerataan ekonomi, serta belanja infrastruktur daerah.
"Kami tetap memfokuskan belanja untuk program yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Lanosin.
Belanja infrastruktur daerah tetap masuk daftar meski ruang fiskal menyempit. Pemkab menempatkan program yang menyentuh langsung kualitas SDM dan pelayanan publik sebagai prioritas, bukan belanja seremonial.
Pada sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan Rp380.844.000. Sementara Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp2.500.000.000 dialokasikan untuk penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah pada Bank Sumsel Babel.
Dari proyeksi tersebut, tercatat surplus Rp2,1 miliar dengan pembiayaan neto minus Rp2,1 miliar. Dengan begitu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan nihil.
Rancangan perubahan APBD 2027 kini menunggu pembahasan lanjutan bersama DPRD OKU Timur sebelum ditetapkan. Penurunan dana transfer pusat dan provinsi menjadi faktor utama yang membatasi ruang belanja daerah pada tahun anggaran berikutnya.