PALEMBANG — Rapat berlangsung hybrid di Ruang Video Conference Lantai 2 Gedung Mapolda Sumsel. Sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel hadir langsung, sementara Wakapolres, Wakapolrestabes, PJU Polres, dan para Kapolsek jajaran mengikuti secara daring dari wilayah masing-masing.
Mekanisme itu dipilih agar arahan pimpinan bisa diteruskan sampai tingkat kewilayahan. Evaluasi pekanan ini dipakai untuk memantau pelaksanaan program, menyamakan langkah antarsatuan, dan memastikan pelayanan kepolisian lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Setiap jajaran didorong meningkatkan kehadiran personel di tengah warga. Personel juga diminta membangun komunikasi yang baik dan menangani persoalan secara profesional serta humanis.
Penekanan itu datang langsung dari Wakapolda. Menurut Irwansyah, kedekatan dengan warga harus dibarengi respons cepat dan tepat terhadap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas," kata Irwansyah dalam rapat tersebut.
Irwansyah meminta setiap personel hadir untuk mendengarkan, melayani, dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Pendekatan yang ditekankan adalah humanis, profesional, dan bertanggung jawab.
"Setiap personel harus hadir untuk mendengarkan, melayani, dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat dengan pendekatan yang humanis, profesional, dan bertanggung jawab," ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya komunikasi yang baik agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Arahan ini menyasar langsung para Kapolsek sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat kecamatan.
Program "Polisi Bersama Masyarakat" masuk dalam daftar prioritas Kapolri. Di Sumatera Selatan, pelaksanaannya diperkuat lewat evaluasi rutin agar kualitas pelayanan publik ikut meningkat dan jarak antara kepolisian dan warga makin dekat.
Hasil anev mingguan ini menjadi dasar penyelarasan program di seluruh jajaran Polres dan Polsek. Polda Sumsel belum merinci indikator capaian atau sanksi bagi satuan yang dinilai belum optimal dalam pelaksanaannya.