PALEMBANG — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa upaya pemadaman karhutla di Sumatera Selatan tidak akan efektif tanpa penindakan terhadap pelaku pembakaran. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan darurat karhutla, Minggu (18/10/2026).
Dari pemetaan spasial BNPB yang diselaraskan dengan data ATR/BPN, teridentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan yang terbakar. Area tersebut meliputi perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga hutan lindung.
Sebagian besar titik api berada di perbatasan area izin konversi. Kondisi itu diduga berkaitan dengan pembukaan atau perluasan lahan, sehingga memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Kristomei menilai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi kunci agar kerja keras tim pemadam tidak sia-sia. Menurutnya, pemadaman yang tidak sinkron dengan penindakan hanya akan membuat kebakaran berulang.
"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kristomei dalam rapat koordinasi tersebut.
BNPB mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif yang dibagi berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko harus punya penanggung jawab, pembagian tugas, serta data personel dan peralatan yang jelas.
Penanganan karhutla juga menuntut kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas pengerahan personel, helikopter, dan sarana pemadaman lainnya.
Kristomei menyoroti pentingnya kejujuran data personel di lapangan. Jumlah petugas yang dilaporkan harus sesuai kondisi sebenarnya demi menjamin dukungan operasional, keselamatan, dan kesehatan para pemadam.
Efektivitas teknologi pemadaman akan dievaluasi, mulai dari water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis NaCl hingga inovasi penggunaan dry ice. Pengujian saintifik diperlukan untuk memastikan teknologi tepat sasaran dan efisien.
Perhatian juga diarahkan pada pemulihan ekosistem gambut melalui optimalisasi kanalisasi guna menjaga kelembapan tanah. Langkah itu diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko kebakaran berulang di Sumsel dan Kalimantan.
"Perhatian kami juga diarahkan pada pemulihan ekosistem gambut melalui optimalisasi kanalisasi guna menjaga kelembapan tanah. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko kebakaran berulang di Sumsel dan Kalimantan," ungkapnya.
Usai rapat koordinasi, Kristomei bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani meninjau sejumlah wilayah Sumsel dari udara menggunakan helikopter. Peninjauan difokuskan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Dari udara, kepulan asap dan titik api masih terlihat di beberapa lokasi. Kondisi itu menjadikan percepatan pemadaman sebagai perhatian utama.
BNPB menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan kolaborasi, respons cepat, inovasi, dan evaluasi berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dinilai penting agar upaya pemadaman tidak kembali sia-sia akibat kebakaran yang disengaja.