SUMATERA SELATAN — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) soal pasar modal Indonesia keluar lebih cepat dari perkiraan, yakni Oktober 2026 alih-alih November 2026. Pemerintah menyiapkan pertemuan lintas otoritas untuk membahas dampaknya, di tengah tekanan rupiah dan trading halt di Bursa Efek Indonesia.
MSCI memberikan tenggat lanjutan kepada Indonesia pada April dan Juni tahun depan. Airlangga menyebut fokus utama lembaga indeks global itu adalah implementasi regulasi dan langkah perbaikan yang dijalankan otoritas pasar modal.
Menurut Airlangga, MSCI menilai proses implementasi tersebut membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan negara lain. Penilaian itu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah dan otoritas terkait.
Airlangga menjelaskan, ada tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah kebijakan atau regulasi pasar modal bisa diterapkan. Tahapan inilah yang menurutnya perlu dijelaskan kepada MSCI.
"Kalau kita lihat terkait dengan bidang implementasi daripada regulasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh pasar modal, ini kan mereka merasa periodenya agak panjang. Nah, tentu ini yang harus dijelaskan mengapa prosesnya membutuhkan waktu," ujar Airlangga, Jumat (16/10).
Ia menambahkan, penjelasan soal tahapan itu penting agar MSCI memahami konteks reformasi pasar modal di Indonesia, bukan sekadar menilai dari sisi kecepatan eksekusi.
Airlangga menegaskan reformasi pasar modal harus dijalankan dengan progres yang terlihat oleh investor, baik domestik maupun asing. Pemerintah, katanya, akan berkomunikasi dengan pihak bursa untuk mendorong langkah perbaikan konkret.
Langkah itu termasuk penyusunan linimasa pelaksanaan agar ada kejelasan waktu bagi pasar. "Namun, ini menjadi catatan bagi kita ke depan bahwa reform itu harus dijalankan. Dan progresnya itu harus kelihatan, terutama progresnya harus kelihatan bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya.
Pemerintah menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan dan dampak pengumuman MSCI. Pertemuan itu melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan otoritas pasar modal.
Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (16/10), meski Airlangga belum merinci lokasi pertemuan. "Sudah ada. Ya, pokoknya hari ini, tempatnya nanti ditentukan pada saat bertemu," ujar Airlangga.
Ia juga menyebut pemerintah telah memantau pertemuan antara MSCI dengan Gubernur BI dan Menteri Keuangan yang berlangsung sebelumnya.
Pengumuman MSCI datang saat pasar keuangan Indonesia menghadapi tekanan. Rupiah melemah hingga menyentuh level Rp18 ribu per dolar AS, sementara perdagangan saham di BEI sempat dihentikan sementara atau trading halt.
Kombinasi tekanan kurs dan penghentian perdagangan membuat sinyal dari MSCI menjadi perhatian pelaku pasar. Bagi investor, tenggat April dan Juni tahun depan menjadi penanda waktu kapan perbaikan tata kelola pasar modal Indonesia akan diuji kembali.
Airlangga menyatakan kondisi ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi di pasar modal. Percepatan itu dinilai perlu agar kepercayaan investor, khususnya asing, tetap terjaga di tengah gejolak pasar yang sedang berlangsung.