SUMATERA SELATAN — Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran LPG 3 kg yang selama ini bisa dibeli siapa saja. Rencananya, distribusi tabung melon ini akan diubah menjadi tertutup atau hanya untuk kalangan tertentu, menyusul volume konsumsi yang terus menembus kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengakui bahwa pendistribusian LPG 3 kg saat ini masih bersifat terbuka. Artinya, seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang mampu secara ekonomi, masih bisa membeli gas bersubsidi ini.
"Memang upaya-upaya sudah dilakukan bagaimana untuk bisa mengurangi beban dari meningkatnya konsumsi LPG ini, antara lain kita melihat bahwa pendistribusian LPG ini masih bersifat terbuka. Jadi, ini nanti yang akan kita atur," ujar Laode dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan tren peningkatan konsumsi yang konsisten. Pada 2024, realisasi volume LPG 3 kg mencapai 8,23 juta metrik ton, padahal kuota APBN saat itu hanya 8,03 juta metrik ton. Angka ini kembali naik pada 2025 menjadi 8,52 juta metrik ton, sementara kuota yang ditetapkan sebesar 8,17 juta metrik ton.
Proyeksi ke depan pun tak kalah menantang. Pemerintah memperkirakan kebutuhan LPG 3 kg pada 2026 mencapai 8,6 juta ton dan akan terus bertambah pada tahun berikutnya. "Untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton LPG, dan untuk tahun 2027 tadi juga sudah disampaikan bahwa proyeksi bisa mencapai lebih dari tahun 2026 ini," jelas Laode.
Pembengkakan volume ini otomatis menambah beban subsidi yang harus ditanggung negara. Jika tidak dikendalikan, kebocoran anggaran akan terus terjadi karena sebagian konsumen yang mampu secara ekonomi masih menikmati harga subsidi.
Untuk menekan kebocoran tersebut, pemerintah sebenarnya sudah memulai transformasi distribusi sejak Maret 2023. Tahap awal yang dilakukan adalah pendataan pengguna tabung 3 kg ke dalam sistem berbasis web yang kini sudah berjalan.
Memasuki tahap kedua, pemerintah mulai melakukan pemadanan data dan sasaran pengguna LPG tertentu. Dalam penguatan data ini, Pertamina telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
"Pertamina bersama dengan Dukcapil juga telah melakukan MoU, ini juga semua data-data akan dilakukan penguatan-penguatan sebelum nanti kita lakukan pengaturan kepada kelas-kelas masyarakat yang memanfaatkan LPG 3 kg tersebut," beber Laode.
Langkah pemadanan data dengan Dukcapil ini menjadi fondasi penting sebelum aturan distribusi tertutup diberlakukan. Dengan data kependudukan yang akurat, pemerintah bisa memilah siapa saja yang berhak menerima subsidi dan menutup akses bagi kelompok masyarakat yang tidak berhak.
Kebijakan ini diharapkan mampu menahan laju pertumbuhan konsumsi yang selama ini meningkat setiap tahunnya. Selain menjaga kesehatan fiskal negara, pengaturan distribusi juga memastikan bantuan energi tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro yang benar-benar membutuhkan.