SUMATERA SELATAN — Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menilai tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah telah membuka celah besar bagi transisi energi di sektor transportasi. Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi mengatakan kondisi saat ini adalah momentum paling tepat untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik secara masif di Indonesia.
Kenaikan harga BBM yang berlaku sejak 10 Juni 2026 disebut Aismoli mencapai sekitar 37 persen. Di saat bersamaan, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat biaya impor BBM semakin mahal dalam denominasi rupiah, sehingga memperbesar beban subsidi dari APBN.
"Kondisi ini menciptakan peluang sebagai momentum paling tepat untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik secara masif di Indonesia," kata Budi dalam keterangan resmi yang dikutip Antara, Jumat (19/6).
Mengutip riset INDEF (2025), hampir 20 persen pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk kebutuhan kendaraan, mulai dari pembelian, perawatan, pajak, hingga bahan bakar. Komponen ini dinilai paling sensitif terhadap perubahan harga energi.
Budi menilai berbagai bentuk dukungan kepada masyarakat di momen tekanan biaya yang tinggi ini akan menghasilkan dampak adopsi yang jauh lebih besar per rupiah yang dikeluarkan negara. "Dalam situasi inilah kami siap mendukung komitmen pemerintah dalam mendorong transisi kendaraan listrik," ujarnya.
Aismoli mengutip survei di lima kota besar—Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar—yang mencatat 98 persen responden mendukung penggunaan kendaraan listrik. Survei yang sama menunjukkan 94,8 persen responden setuju pemerintah perlu mendorong percepatan transisi secara aktif.
Di antara pengguna kendaraan listrik yang sudah beralih, 96,8 persen mengaku merasakan manfaat langsung berupa biaya operasional lebih rendah, perawatan lebih mudah, dan beban pajak lebih ringan. Sementara dari responden yang belum memiliki kendaraan listrik, 81,1 persen menyatakan bersedia beralih apabila terbukti memperbaiki kualitas hidup dari sisi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.
"Masyarakat Indonesia sudah siap, memahami manfaatnya, dan menantikan percepatan transisi energi di bidang transportasi," kata Budi.
Sekretaris Jenderal Aismoli Hanggoro Ananta Khrisna menekankan bahwa yang dibutuhkan industri saat ini bukan sekadar insentif jangka pendek, melainkan ekosistem kebijakan yang stabil dan dapat diprediksi. Kepastian arah kebijakan fiskal dan regulasi dalam jangka menengah dan panjang akan menentukan sejauh mana investasi industri bisa tumbuh secara berkelanjutan.
"Tanpa konsistensi kebijakan, setiap gelombang adopsi yang terbentuk berisiko terhenti ketika program berakhir atau berganti," kata Hanggoro.
Ia menambahkan industri sudah mempersiapkan diri dari sisi ketersediaan unit, jaringan distribusi, hingga usulan perbaikan teknis yang telah disampaikan ke pemerintah. Yang masih diperlukan adalah regulasi teknis pelaksana jangka pendek yang memberi kepastian segera, seiring komitmen kebijakan jangka menengah yang menciptakan iklim investasi kondusif bagi seluruh rantai pasok industri kendaraan listrik nasional.