PALEMBANG — Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno menyebut target coverage tahun ini adalah 45,58 persen. Capaian tersebut masih jauh dari total potensi tenaga kerja di Sumsel yang mencapai 4.029.313 orang berdasarkan survei ketenagakerjaan.
Rakor yang digelar di ruang Bina Praja Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (17/6/2026), menjadi ajang menindaklanjuti nota kesepakatan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel.
“Hari ini seluruh dinas kami harapkan dapat berkomitmen bekerjasama sesuai dengan bidang masing-masing, tugas pokok dan fungsi masing-masing,” ujar Kuncoro dalam sambutannya.
Hingga saat ini, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sumsel mencapai 1.015.266 orang. Rinciannya, 719.000 pekerja di sektor formal, 215.000 di segmen informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), dan 80.000 dari sektor jasa konstruksi (Jakon).
Target tahun ini sendiri menetapkan angka 882.000 peserta baru yang harus dicapai. “Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tegas Kuncoro di hadapan perwakilan Disnakertrans dan Bappeda Sumsel yang hadir.
Kuncoro menjelaskan, penurunan coverage terjadi karena kondisi fiskal penganggaran daerah. Sejumlah pemda belum melakukan pembayaran perlindungan untuk pekerja rentan. Padahal, pekerja penerima bantuan iuran dari APBD provinsi, kabupaten, maupun desa tahun lalu sudah dianggarkan.
“Kami juga ingin mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh provinsi Sumsel. Untuk pekerja rentan, sumbernya dari APBD,” kata Kuncoro.
Ia menambahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) seperti DBH Sawit, DBH CHT, atau dana reboisasi dapat menjadi sumber dana alternatif bagi pemda untuk melindungi tenaga kerja. Sektor informal yang mendominasi, seperti petani dan nelayan, menjadi sasaran utama.
Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel membawahi lima provinsi dengan total 27 kantor cabang, mulai dari kantor cabang induk hingga kantor cabang kelas III di kabupaten. Seluruh kantor cabang aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendorong penganggaran perlindungan tenaga kerja.
“Seperti di Musi Banyuasin, sudah ada kerjasama. Mereka menganggarkan 45 ribu tenaga kerja,” ungkap Kuncoro mencontohkan.
Pemprov Sumsel sendiri diwakili oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel dalam rakor tersebut. Ke depan, setiap OPD pengampu diharapkan bisa memanfaatkan partisipasi aktif untuk melibatkan tenaga kerja di segmen informal, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan ekosistem kerja lainnya.