SUMATERA SELATAN — Rapat koordinasi yang digelar Kementan itu dihadiri oleh perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), serta dinas perkebunan provinsi. Mereka menyepakati perlunya intervensi pasar agar harga TBS kembali ke level yang wajar. “Kami sepakat untuk mengaktifkan kembali mekanisme pembelian TBS dengan harga yang mengacu pada harga acuan daerah,” ujar Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Heri Hermawan, dalam pernyataan resmi.
Dalam beberapa pekan terakhir, harga TBS di tingkat petani mandiri tercatat anjlok hingga 30 persen di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Penyebabnya, kata Heri, adalah kelebihan pasokan di pasar global dan turunnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Akibatnya, petani kecil yang tidak tergabung dalam koperasi atau perusahaan inti menjadi pihak yang paling terpukul.
Di Riau, misalnya, harga TBS petani saat ini berkisar Rp 1.800 per kilogram, sementara harga acuan provinsi menetapkan minimal Rp 2.500 per kilogram. Selisih harga ini membuat petani enggan memanen buah sawit yang sudah matang. “Kami rugi besar, ongkos panen saja tidak tertutup,” keluh seorang petani di Kampar yang dihubungi wartawan.
Salah satu poin kunci dalam kesepakatan adalah kewajiban pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menyerap TBS dari petani mandiri dengan harga minimal sesuai acuan daerah. Selama ini, pabrik lebih memprioritaskan buah dari kebun inti atau mitra plasma. Kementan akan memantau realisasi serapan ini melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan dinas perkebunan setempat.
Selain itu, pemerintah akan mempercepat pencairan dana subsidi untuk ongkos angkut TBS dari daerah terpencil ke pabrik. Langkah ini diharapkan bisa menekan biaya logistik yang kerap menjadi alasan pabrik memotong harga beli. “Kami minta semua pihak tidak saling menyalahkan. Ini masalah bersama yang harus diselesaikan dengan cepat,” tegas Heri.
Kementan menargetkan harga TBS petani bisa kembali ke level harga acuan dalam waktu satu bulan ke depan. Untuk mencapai target itu, tim pengawas harga akan dibentuk di setiap provinsi sentra sawit. Tim ini akan melaporkan secara mingguan perkembangan harga dan serapan TBS ke pusat.
Jika skema ini berjalan mulus, petani sawit mandiri yang jumlahnya mencapai 2,5 juta kepala keluarga bisa kembali bernapas lega. Namun, jika pasar global masih lesu, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melakukan intervensi lebih lanjut, termasuk pengaturan volume ekspor. Keputusan ini menjadi ujian bagi koordinasi antara pemerintah dan industri sawit yang kerap berjalan timpang.