PALEMBANG — Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 memuat 25 temuan. Sebagian besar berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada aturan pengadaan.
Dasar tindak lanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemkab Muara Enim dan DPRD wajib menuntaskan rekomendasi dalam 60 hari sejak LHP diterima.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyumbang tiga temuan kelebihan bayar sekaligus. Pengadaan seragam sekolah tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan kelebihan pembayaran minimal Rp 2.679.602.635,41.
Rinciannya, biaya pengujian seragam yang tidak sesuai aturan sebesar Rp 56.655.000 dan pemahalan harga pengadaan seragam minimal Rp 2.622.947.635,41. BPK meminta Bupati memerintahkan Kepala Disdikbud memproses pengembalian dana itu ke Kas Daerah.
Pengadaan perlengkapan sekolah juga dinilai tidak sesuai ketentuan. Pemahalan harga pengadaan perlengkapan sekolah minimal Rp 2.086.900.417.
Temuan terbesar di Disdikbud adalah pengadaan smartboard. Pemahalan harga satuan pengadaan smartboard mencapai minimal Rp 6.760.800.000.
Selain soal harga, penatausahaan persediaan di Disdikbud dinilai tidak memadai. Tidak ada dokumen pencatatan yang lengkap sehingga muncul risiko penyalahgunaan persediaan. BPK meminta Kepala Disdikbud selaku Pengguna Barang menyusun SOP pendistribusian barang hasil belanja barang dan jasa serta belanja modal.
BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada 4 perangkat daerah senilai Rp 6.189.297.577,65. Dari jumlah itu, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 13 pekerjaan mencapai Rp 4.118.456.312,02.
Sebanyak 7 pekerjaan lain berpotensi kelebihan bayar atas kekurangan volume sebesar Rp 2.070.841.265,63. Bupati diminta memerintahkan kepala perangkat daerah memproses pengembalian Rp 4.118.456.312,02 ke Kas Daerah.
Untuk potensi kelebihan Rp 2.070.841.265,63, penyelesaiannya bisa diperhitungkan pada pembayaran berikutnya atau disetorkan langsung ke Kas Daerah.
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dinilai melebihi ketentuan sebesar Rp 2.741.428.156. BPK merekomendasikan Bupati memerintahkan kepala perangkat daerah memproses dan menyetorkan kelebihan TPP ASN itu ke Kas Daerah.
Di sektor jasa konsultansi konstruksi, pembayaran biaya langsung personel pada 64 pekerjaan di 5 perangkat daerah tidak sesuai aturan. Kelebihan pembayarannya mencapai Rp 419.775.745,85.
Rekomendasi BPK menyebut penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp 417.743,07 dengan pembagian ke beberapa dinas. Kepala Disdikbud diminta menyetor Rp 262.449.886,23, Kepala Dispora Rp 37.551.384,62, Kepala Dinas PMD Rp 102.322.222,22, dan Kepala DPPESDM Rp 15.096.250.
LHP juga menyoroti mekanisme pengeluaran kas pada akhir Tahun 2025 yang tidak sesuai ketentuan. Temuan ini melengkapi daftar 25 poin pemeriksaan yang mencakup pengadaan, penatausahaan aset, pembayaran tunjangan, hingga belanja modal.
Seluruh rekomendasi bersifat wajib ditindaklanjuti. Jika lewat 60 hari tanpa penyelesaian, Pemkab Muara Enim berpotensi masuk daftar tunggakan tindak lanjut BPK yang biasanya menjadi catatan dalam pemeriksaan tahun berikutnya.