PRABUMULIH — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai usia 25 tahun sejak Prabumulih menjadi daerah otonom baru menunjukkan kematangan pemerintahan dalam menghadapi tantangan pembangunan. Penilaian itu disampaikannya di hadapan peserta Rapat Paripurna Istimewa di Kota Prabumulih.
Menurut Herman, kelembagaan yang sudah berusia seperempat abad telah melewati berbagai rintangan dan dinamika. Ia mengakui masyarakat dan pemerintah setempat mungkin tidak terlalu merasakan perubahan, tetapi pihak luar melihat kemajuan kota ini cukup pesat.
Herman menegaskan capaian 25 tahun harus menjadi modal melanjutkan pembangunan. Namun pemerintah daerah dituntut realistis karena kondisi keuangan tidak selalu sejalan dengan proyeksi saat perencanaan disusun.
Ia memahami kepala daerah dan DPRD menghadapi tantangan menjaga kesinambungan pembangunan, terutama ketika warga terus menantikan realisasi program. Pemerintah diminta tidak terjebak sikap saling menyalahkan, melainkan mencari solusi lewat penyesuaian perencanaan, penerimaan, dan belanja sesuai kemampuan keuangan.
"Jawabannya adalah merasionalisasi cara berpikir kita. Penerimaan dan belanja harus dirasionalisasi. Yang bisa kita benahi adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, tetapi caranya jangan sampai memberatkan masyarakat," tegas Herman Deru.
Optimalisasi PAD dapat ditempuh melalui tiga sumber utama: pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaannya perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Herman menekankan prinsip take and give sebagai landasan. Jika pemerintah menaikkan penerimaan dari pelayanan air bersih, kualitas air dan pelayanannya wajib diperbaiki. Hal serupa berlaku untuk sektor parkir yang harus dibarengi peningkatan fasilitas dan penataan lokasi.
"Kalau kita ingin meningkatkan pendapatan, perbaiki juga pelayanannya. Ada timbal balik antara apa yang dibayarkan masyarakat dengan apa yang mereka terima. Dengan begitu, optimalisasi pendapatan bisa berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat," jelasnya.
Pemkot Prabumulih juga diminta mencermati potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Perubahan porsi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang semakin besar bagi kabupaten/kota dinilai perlu dimanfaatkan secara optimal, sementara potensi dari pajak bahan bakar terus digali.
Di sisi lain, Herman mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan kesejahteraan aparatur sipil negara. Penghematan diharapkan tidak serta-merta mengurangi penghasilan yang dibawa pulang ASN.
"Saya selalu menyampaikan pentingnya penghematan, tetapi take home pay ASN tetap kita upayakan agar tidak dikurangi. Kita harus fleksibel dalam menyikapi kondisi keuangan, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan pemerintahan," katanya.
Herman menilai pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa kerja sama pemerintah daerah, legislatif, aparat, dan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak semua pihak menjalankan amanah dengan ikhlas dan penuh semangat.
"Saya mengapresiasi kinerja Prabumulih, mulai dari wali kota dan wakil wali kota, DPRD, hingga jajaran RT dan RW. Pemerintahan tidak mungkin berjalan dengan baik apabila tidak ada sinergi antara pemerintah dan parlemen, serta dukungan Forkopimda. Semua berada dalam satu lingkaran yang mengemban amanah untuk memajukan Kota Prabumulih," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih Arlan menyebut peringatan Hari Jadi ke-25 bukan sekadar seremoni. Momentum ini dipakai untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama memajukan kota.