PALEMBANG — Musyawarah Daerah sekaligus pelantikan DPD ARUN Sumatera Selatan digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik. Kegiatan itu menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus penyusunan langkah strategis ke depan. Ratusan pengurus dilantik dalam prosesi tersebut.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ARUN, Bob Hasan, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru membawa ARUN terus berkiprah membantu masyarakat, terutama dalam persoalan agraria.
Bob Hasan menuturkan, ARUN lahir pada 2014 dan berangkat dari persoalan agraria yang awalnya terjadi di Lampung. Perjalanan organisasi itu menyentuh langsung persoalan masyarakat di lapangan.
"ARUN ini berdiri tahun 2014, dan ARUN itu berangkat dari persoalan-persoalan agraria, yang awalnya berada di Lampung," ujarnya.
Ia mengaku telah tiga kali menghadapi proses hukum dalam menjalankan perjuangan organisasi. Bob menegaskan dirinya bebas karena tidak terbukti menerima uang yang mengalir kepadanya.
"Saya bisa bebas, karena saya tidak terbukti menerima serupiah pun uang yang mengalir ke saya, dan betul-betul murni saya menghibahkan diri saya untuk masyarakat," tegasnya.
Menurut Bob, upaya membantu masyarakat akan mendorong lahirnya dukungan dan bantuan dari pihak lain.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda sekaligus pelantikan DPD ARUN Sumatera Selatan. Ia menilai Musda menjadi wadah menyatukan visi, merumuskan program kerja, dan menentukan langkah strategis organisasi.
Ratu Dewa berharap Musda menghasilkan program kerja konkret dan konstruktif bagi masyarakat. Pengurus yang menerima amanah diminta mengedepankan integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab.
"Para pengurus yang telah menerima amanah diharapkan mampu menjalankan tugas dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan rasa tanggung jawab. ARUN juga diharapkan dapat menjadi wadah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pendampingan dan advokasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Ia menilai ARUN berperan strategis meningkatkan kesadaran masyarakat soal hak dan kewajiban. Organisasi itu diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara warga dan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan.
"Dalam menjalankan fungsi advokasi, jajaran ARUN diharapkan senantiasa mengedepankan aturan hukum, etika, objektivitas, serta kepentingan masyarakat luas. Upaya advokasi juga diharapkan dilakukan secara konstruktif dan berorientasi pada pencarian solusi," harapnya.
Pemerintah Kota Palembang, kata Ratu Dewa, membuka ruang sinergi dengan organisasi kemasyarakatan yang berkomitmen memberi kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Ketua DPD ARUN Sumatera Selatan yang baru dilantik, Febri Zulian S., bersyukur atas pelantikan kepengurusan tersebut. Kepengurusan yang dipimpinnya menyatakan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak.
"Insyaallah kami DPD ARUN Sumatera Selatan siap berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan advokasi-advokasi kerakyatan kepada masyarakat," ujarnya.
Febri berharap kehadiran ARUN Sumatera Selatan memberi warna baru bagi kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Palembang. Ia ingin semangat pelantikan tidak berhenti pada euforia.
"Tentunya, setelah pelantikan ini, kami berharap semangat yang muncul tidak hanya berhenti pada euforia pelantikan. Ke depan, kami berharap seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat turut serta berkolaborasi bersama kami, sesuai dengan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.
Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas F. Fernando Duling, mendorong DPD ARUN Sumatera Selatan membaca dan mengawal potensi strategis daerah. Ia menyoroti sektor energi dan hilirisasi sebagai perhatian utama.
Sumatera Selatan memiliki sejumlah potensi strategis, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, hingga energi lokal. Potensi itu dinilai perlu menjadi perhatian ARUN Sumatera Selatan ke depan.