PALEMBANG — Sebanyak 167.000 pelaku UMKM di Kota Palembang menjadi sasaran program pembinaan berkelanjutan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Palembang. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga membuka akses permodalan yang murah bagi para pedagang kecil.
Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang Aprizal Hasyim mengatakan, pembinaan yang sudah berjalan melalui Dinas UMKM akan dilanjutkan dan diupayakan adanya inovasi baru. "Program pembinaan yang telah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan," ujarnya di Palembang, Kamis.
Pembinaan yang diberikan meliputi pelatihan manajemen keuangan, peningkatan kualitas produk, dan keterampilan sesuai bidang usaha masing-masing. Sasaran prioritas adalah pelaku UMKM yang sudah terdaftar dalam pendataan di 18 kecamatan dan data keluarga miskin ekstrem.
Pendekatan ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan usaha mikro yang paling membutuhkanlah yang mendapatkan akses pelatihan dan modal.
Secara bertahap, pelaku UMKM binaan juga akan difasilitasi pinjaman modal usaha. Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan pinjaman sebesar Rp5 juta dengan bunga nol persen, dengan syarat tidak terlambat mencicil.
Untuk mencegah penyaluran bantuan salah sasaran, pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang akan melakukan survei langsung ke lokasi usaha. Mekanisme ini memastikan bahwa peminjam benar-benar menjalankan usaha aktif.
Melalui program ini, Pemkot Palembang berharap para pelaku UMKM tidak hanya bertahan, tetapi bisa tumbuh dan berkembang. "Diharapkan pelaku UMKM dapat terus menjalankan usahanya bahkan tumbuh dan berkembang menjadi usaha besar yang dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak," kata Sekda Aprizal.
Langkah ini menjadi strategi pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi lokal dari sektor mikro. Dengan 167.000 UMKM yang dibina, dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran uang di Palembang dinilai signifikan.