SUMATERA SELATAN — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi NasDem, Rico Sia, menyoroti absennya sektor pariwisata dalam delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang dipaparkan pemerintah untuk tahun anggaran 2027. Dalam rapat panja dengan pemerintah di kompleks parlemen, Kamis (18/6/2026), Rico mempertanyakan logika kebijakan tersebut.
"Saya simak pariwisata sama sekali tidak ada di PSN yang delapan itu," ujar Rico. Ia mengingatkan bahwa sektor ini justru menjadi salah satu kontributor utama PNBP nasional sekaligus sumber pendapatan daerah.
Menurut Rico, tanpa status prioritas, daerah-daerah dengan potensi wisata besar seperti Papua Barat Daya akan kesulitan mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK). "Daerah tidak mampu membiayai pariwisata sendiri, uangnya tidak cukup," tegasnya. Ia meminta alokasi DAK untuk dapilnya ditingkatkan secara signifikan.
Rico mencontohkan Raja Ampat yang kini tiket pesawatnya penuh dan terus naik. "Potensi dunia, puji Tuhan makin besar," katanya. Ironisnya, lonjakan permintaan itu tidak dibarengi dengan dukungan fiskal yang memadai dari pusat.
Dalam kesempatan yang sama, politisi NasDem itu mengungkapkan adanya perdebatan dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana. "Permintaan anggarannya tidak masuk akal kalau kita baca dari sisi kritis," ucap Rico menirukan isi debat mereka sebelumnya.
Namun, Rico mengaku menangkap maksud mulia dari Menteri Widiyanti. "Niat beliau adalah anggaran dikecilkan tapi PNBP bisa naik besar," jelasnya. Saat ini, PNBP pariwisata berada di peringkat keempat setelah migas, CPO, dan batubara. Target Menpar adalah menaikkan peringkat itu ke posisi kedua atau bahkan pertama.
Rico menilai target tersebut realistis asalkan ada dukungan anggaran yang proporsional. "Kalau diberikan anggaran kecil, bagaimana mau bersaing dengan sektor migas?" tanyanya retoris.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan delapan program prioritas nasional untuk 2027, yang meliputi ketahanan pangan, energi, konektivitas digital, hilirisasi industri, pembangunan IKN, sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan pemulihan ekonomi. Pariwisata tidak masuk dalam daftar tersebut.
Fraksi NasDem mendesak pemerintah untuk me