PALEMBANG — Tambahan kuota sebanyak 13.000 unit itu merupakan hasil komunikasi Gubernur Herman Deru dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Menteri Dalam Negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.000 unit sudah dipastikan pembagiannya secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota di Sumsel.
"Ibu Kepala Balai menyampaikan tindak lanjut dari pembicaraan saya sebelumnya bersama Pak Menteri Perumahan dan Mendagri terkait rencana launching beberapa program perumahan," kata Herman Deru dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/6/2026).
Dalam pertemuan lanjutan di Kantor Wali Kota Palembang, Herman Deru bersama Kepala BP3KP Sumatera V bertemu Wali Kota Palembang H. Ratu Dewa untuk membahas kesiapan pelaksanaan launching nasional. Momentum itu bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Palembang.
Awalnya, kuota yang sudah dialokasikan untuk Kota Palembang sebanyak 600 unit. Namun, Gubernur menantang Wali Kota untuk menambah usulan berdasarkan data penerima yang valid. Hasilnya, kuota BSPS untuk Palembang naik menjadi 1.091 unit.
"Sebagai hadiah ulang tahun Kota Palembang, kita tambah menjadi 1.091 unit," ujar Herman Deru.
Launching nasional di Palembang akan mencakup tiga program utama. Pertama, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar rumah tidak layak huni. Kedua, rehabilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat.
Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung percepatan pengentasan rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan.
Gubernur memastikan tambahan kuota 13.000 unit akan disalurkan secara proporsional berdasarkan data kebutuhan di masing-masing daerah. Dari total tersebut, 6.000 unit sudah dipastikan pembagiannya. Proses verifikasi data calon penerima menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran.
Herman Deru menekankan pentingnya validasi data di tingkat kelurahan dan kecamatan. "Saya tantang Pak Wali Kota untuk menambah usulan berdasarkan data yang valid," katanya merujuk pada kenaikan kuota Kota Palembang.