SUMATERA SELATAN — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan menggelar rapat pada pekan depan. Langkah ini diambil untuk merespons situasi dan kondisi ekonomi yang kian menekan dunia usaha serta mengantisipasi gelombang PHK.
“Mungkin pekan depan ini sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada,” kata Dasco saat memberi sambutan di acara Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Dasco memastikan rapat tersebut tidak hanya bersifat koordinasi internal. Satgas juga akan menyerap masukan dari para ketua serikat pekerja untuk memetakan sektor-sektor yang paling tertekan.
“Mungkin pekan depan ini sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada,” ujarnya mengulang pernyataan di forum yang sama.
Ia menambahkan, salah satu agenda utama adalah membahas titik-titik rawan yang terkena dampak PHK. Data dari serikat pekerja akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah mitigasi.
Pernyataan Dasco muncul di tengah gejolak ekonomi global yang mulai berdampak ke sektor riil dalam negeri. Beberapa perusahaan padat karya dilaporkan mulai melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Pembentukan Satgas Mitigasi PHK sendiri merupakan respons cepat pemerintah dan DPR terhadap potensi krisis ketenagakerjaan. Satgas ini diharapkan bisa merumuskan langkah-langkah konkret, seperti insentif fiskal bagi perusahaan yang menahan laju PHK atau program pelatihan ulang bagi pekerja terdampak.
Hingga saat ini, belum ada angka pasti proyeksi PHK yang akan dibahas dalam rapat pekan depan. Namun, Dasco menekankan pentingnya langkah antisipatif agar dampak sosial dari PHK massal bisa ditekan.
Agenda pengumuman rapat satgas ini bertepatan dengan Kongres III KPBI yang digelar di Jakarta Pusat. Dalam forum tersebut, para pengurus buruh menyuarakan kekhawatiran atas maraknya PHK sepihak dan minimnya perlindungan bagi pekerja kontrak.
Dasco yang hadir memberikan sambutan menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk mengawal kebijakan mitigasi PHK agar tepat sasaran. “Kami akan pastikan rapat ini menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar wacana,” ujarnya.
Rapat Satgas Mitigasi PHK dijadwalkan berlangsung awal pekan depan. Hasil rapat akan menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.