PALEMBANG — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Selatan merosot tajam dari Rp 3.577 menjadi Rp 2.722 per kilogram hanya dalam beberapa hari. Penurunan drastis ini dipicu pengumuman pemerintah pusat ihwal pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), BUMN yang dirancang sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis.
Ketua Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, menyebut kebijakan itu justru menimbulkan kepanikan di pasar. “Ketidakpastian ini memicu kepanikan pasar, spekulasi, dan penurunan aktivitas perdagangan yang akhirnya langsung menekan harga CPO dan harga TBS petani,” kata Darto dalam keterangan resminya, Jumat (22/5/2026).
Menurut Darto, para pelaku usaha sawit—mulai dari trader, refinery, hingga eksportir—memilih menahan diri setelah pengumuman PT DSI. Mereka belum mengetahui mekanisme perdagangan, pembayaran, pembentukan harga, hingga pembagian risiko bisnis ke depan.
Akibatnya, pabrik pengolahan cenderung hanya membeli bahan baku dari kebun sendiri untuk meminimalkan risiko. Petani sawit independen yang tidak memiliki pabrik atau jaringan ekspor menjadi pihak yang paling terpukul. “Mereka tidak mau mengambil buah sawit petani di kebun. Buah sawit membusuk dan kehilangan nilai jual,” ujar Darto.
POPSI mencatat harga tender CPO (minyak sawit mentah) turun dari Rp 15.300 per kilogram menjadi Rp 12.150 per kilogram hanya dalam beberapa hari. Penurunan harga CPO ini langsung merambat ke harga TBS di seluruh provinsi sentra sawit.
Di Kalimantan Tengah, harga TBS turun dari Rp 3.483 menjadi Rp 3.163 per kilogram. Di Jambi dari Rp 3.266 menjadi Rp 2.944 per kilogram, dan di Sumatera Utara dari Rp 3.299 menjadi Rp 2.899 per kilogram. Dari lima provinsi yang dicatat POPSI, Sumatera Selatan mengalami penurunan paling dalam, mencapai Rp 855 per kilogram.
Darto menegaskan bahwa persoalan bukan sekadar fluktuasi harga, melainkan regulasi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang belum jelas. Pengusaha belum mendapat kepastian soal bagaimana perdagangan akan berjalan setelah PT DSI beroperasi.
Kondisi tanpa kepastian ini membuat aktivitas perdagangan macet. “Akhirnya kembali menekan harga TBS petani, bahkan petani tidak bisa panen kalau pabrik-pabrik itu tutup untuk mencegah kerugian mereka,” kata Darto. POPSI mendesak pemerintah segera merinci aturan teknis PT DSI agar pasar tidak terus tertekan dan petani tidak menjadi korban kebijakan yang belum matang.